Sedikitnya
tujuh Staf Ketua PB HMI menyatakan mosi tak percaya terhadap Sidang
Pleno II PB HMI. Alasannya karena sidang yang digelar di Pulau Tidung
Kepulauan Seribu itu tidak bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan
masalah HMI atau menjadi pintu untuk memperbaiki kondisi HMI.
Bahkan Sidang Pleno II yang sejatinya menjadi tempat melahirkan solusi justru berbalik arah. Sidang Pleno II justru terkesan menjadi ajang memperkeruh dan memperburuk kondisi HMI.
Mosi tak percaya ini menyusul aksi walk out yang dilakukan sekitar 35 peserta Sidang Pleno, Selasa (24/1) malam. Mereka keluar dari sidang karena sidang ricuh disebabkan aspirasi sebagian peserta ditutup secara paksa bahkan nyaris terjadi pemukulan.
Seperti diketahui, saat hari kedua Sidang Pleno II yang digelar di Pulau Tidung Kepulauan Seribu, Selasa (24/1) malam, terjadi kekisruhan di ruang sidang. Banyak peserta sidang terpaksa memilih walk out karena merasa dirugikan oleh kepemimpinan sidang yang dipimpin Tasrif. Ia yang gagal memimpin sidang dan terkesan berpihak pada 'satu kepentingan' justru membuat forum sidang menjadi ricuh.
Tujuh staf Ketua PB HMI adalah Ketua Bidang Pembinaan Anggota (PA), Hamdan, Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi (PAO) Rijal Akbar Tanjung, Kabid Pemberdayaan Umat (PU) Malik Mustafa, Kabid Informasi dan Komunikasi Amshori, Kabid Hukum dan HAM, M. Arba Yanto, Kabid Partisipasi Pembangunan Nasional (PPN), Agus Hilman, dan Kabid Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP), Dwi Julian.
Tidak hanya tujuh staf Ketua PB HMI, dua lembaga khusus HMI juga menyatakan mosi tak percaya terhadap Pleno II PB HMI. Dua lembaga itu adalah Bakornas Lembaga Pers Mahasiswa Islam (Rizky Wahyuni) dan Bakornas Badan Pengelola Latihan (BPL) yang dipimpin M. Yusro Khazim.
"Sidang Pleno sudah tidak bisa dipercaya lagi. Kami menyatakan mosi tak percaya terhadap Sidang Pleno itu," kata Kabid Hukum dan HAM, M. Arba Yanto, usai menandatangani mosi tak percaya ini di Sekretariat PB HMI, Jalan Diponegoro, No. 16 A, Jakarta Pusat, Rabu (25/1) malam.
Hal serupa juga diungkapkan Kabid PTKP, Dwi Julian. Menurutnya Sidang Pleno II sudah melanggar garis dan norma organisasi. Sebab di dalamnya sudah ditampilkan suasana yang menghilangkan rasionalitas dan demokratis, sebagaimana tradisi persidangan HMI.
"Kami
juga menyayangkan karena sudah terjadi intimidasi dan kekerasan. Itu
sangat memalukan dan mencoreng organisasi," jelas Julian menyesalkan.
Nasib
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tahun ini semakin tidak karuan. HMI di
bawah kepemimpinan Noer Fajriansyah semakin retak. Hal ini terlihat dari
banyaknya Pengurus Besar HMI yang mengundurkan diri usai pleno II PB
HMI yang digelar di Kepulauan Seribu, Selasa (24/1).
Setidaknya
terdapat 35 orang menyatakan mundur dari PB HMI. Mereka mundur sejak
kepemimpinan Noer Fajriansyah telah melakukan penyelewengan terkait
dengan persoalan organisasi.
Dari 35 orang tersebut, tujuh di antaranya merupakan staf ketua. Sementara sisanya berada di posisi Wasekjen dan Departemen PB HMI. Tujuh orang tersebut adalah Ketua Bidang Pembinaan Anggota (PA), Hamdan, Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi (PAO) Rijal Akbar Tanjung, Kabid Pemberdayaan Umat (PU) Malik Mustafa, Kabid Informasi dan Komunikasi Amshori, Kabid Hukum dan HAM, M. Arba Yanto, Kabid Partisipasi Pembangunan Nasional (PPN), Agus Hilman, dan Kabid Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP), Dwi Julian.
Dari 35 orang tersebut, tujuh di antaranya merupakan staf ketua. Sementara sisanya berada di posisi Wasekjen dan Departemen PB HMI. Tujuh orang tersebut adalah Ketua Bidang Pembinaan Anggota (PA), Hamdan, Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi (PAO) Rijal Akbar Tanjung, Kabid Pemberdayaan Umat (PU) Malik Mustafa, Kabid Informasi dan Komunikasi Amshori, Kabid Hukum dan HAM, M. Arba Yanto, Kabid Partisipasi Pembangunan Nasional (PPN), Agus Hilman, dan Kabid Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP), Dwi Julian.
Alasan-alasan mereka mundur dari PB HMI di bawah Noer Fajriansyah adalah:
- Kepemimpinan yang tidak berorientasi pada perkaderan. Fajri sering mengabaikan perkaderan-perkaderan di HMI.
- Kepemimpinan yang tidak berorientasi pada perkaderan. Fajri sering mengabaikan perkaderan-perkaderan di HMI.
- Pudarnya Independensi Etis dan Organisatoris yang merupakan salah satu ciri khas HMI.
- Tidak adanya transparansi pengelolaan Keuangan organisasi.
- Pengelolaan organisasi yang tidak taat konstitusi.
- Kunjungan ke Vatikan yang melukai perasaan kader dan umat.
Sumber : http://independensia.net
PERHATIAN : JIKA TERDAPAT LINK MUATURUN YANG GAGAL BERFUNGSI ATAU TERDAPAT MASALAH UNTUK MUATURUN MP3,KOMEN-KOMEN,SERTA CADANGAN-CADANGAN LAIN SILA NYATAKAN DALAM KOTAK KOMEN YANG TERDAPAT PADA SETIAP POST. KOTAK KOMEN TIDAK DIPAPARKAN PADA LAMAN UTAMA. KERJASAMA ANDA AMATLAH DIHARGAI.