Pengurus Hmi bersama Kanda Aziz Qahhar Mudzakkar di Sekertariat Hmi Cab Sidrap

Kedatangan Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar di sekertariat Hmi cab Sidrap belum lama ini. Dalam ceramahnya, Aziz sama sekali tidak menyinggung masalah Pilgub Sulsel. Ia lebih banyak menceritakan pentingnya silaturahmi antara sesama dan dia juga bernostalgia masa-masa aktif waktu menjadi ketum Hmi Ujung Pandang & Ketum Badko Intim. Dia juga menggambarkan bahwa silaturahmi itu memang penting dilakukan dan bermanfaat dalam kehidupan. Sebab Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya agar memperbanyak siltaurahim. kedatangannya di Sekertariat bukan hubungannya dengan pilgub, melainkan silaturahmi dengan sejumlah pengurus Hmi cab Sidrap,KPPSI dan tokoh masyarakat lainnya di Kab Sidrap.

PERHATIAN : JIKA TERDAPAT LINK MUATURUN YANG GAGAL BERFUNGSI ATAU TERDAPAT MASALAH UNTUK MUATURUN MP3,KOMEN-KOMEN,SERTA CADANGAN-CADANGAN LAIN SILA NYATAKAN DALAM KOTAK KOMEN YANG TERDAPAT PADA SETIAP POST. KOTAK KOMEN TIDAK DIPAPARKAN PADA LAMAN UTAMA. KERJASAMA ANDA AMATLAH DIHARGAI.

Westerling, Tokoh Pembantaian Ribuan Rakyat Sulawesi Yang Tak Pernah Diadili

Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Speciale Troepen pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling. Peristiwa ini terjadi pada bulan Desember 1946-Februari 1947 selama operasi militer Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan).

Raymond Pierre Paul Westerling (lahir di Istanbul, Turki Utsmani, 31 Agustus 1919 – meninggal di Purmerend, Belanda, 26 November 1987 pada umur 68 tahun) adalah komandan pasukan Belanda yang terkenal karena memimpin Pembantaian Westerling (1946-1947) di Sulawesi Selatan dan percobaan kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat.


Awal karier


Westerling lahir sebagai anak kedua dari Paul Westerling (Belanda) dan Sophia Moutzou (Yunani). Westerling, yang dijuluki "si Turki" karena lahir di Istanbul, mendapat pelatihan khusus di Skotlandia. Dia masuk dinas militer pada 26 Agustus 1941 di Kanada. Pada 27 Desember 1941 dia tiba di Inggris dan bertugas di Brigade Prinses Irene di Wolverhampton, dekat Birmingham. Westerling termasuk 48 orang Belanda sebagai angkatan pertama yang memperoleh latihan khusus di Commando Basic Training Centre di Achnacarry, di Pantai Skotlandia yang tandus, dingin dan tak berpenghuni. Melalui pelatihan yang sangat keras dan berat, mereka dipersiapkan untuk menjadi komandan pasukan Belanda di Indonesia. Seorang instruktur Inggris sendiri mengatakan pelatihan ini sebagai: "It's hell on earth" (neraka di dunia). Pelatihan dan pelajaran yang mereka peroleh antara lain "unarmed combat" (perkelahian tangan kosong), "silent killing" (penembakan tersembunyi), "death slide", "how to fight and kill without firearms" (berkelahi dan membunuh tanpa senjata api), "killing sentry" (membunuh pengawal) dan sebagainya. Setelah bertugas di Eastbourne sejak 31 Mei 1943, maka bersama 55 orang sukarelawan Belanda lainnya pada 15 Desember 1943 Sersan Westerling berangkat ke India untuk betugas di bawah Laksamana Madya Mountbatten Panglima South East Asia Command (Komando Asia Tenggara). Mereka tiba di India pada 15 Januari 1944 dan ditempatkan di Kedgaon, 60 km di utara kota Poona.

Pada 20 Juli 1946, Westerling diangkat menjadi komandan pasukan khusus, Depot Speciale Troepen – DST (Depot Pasukan Khusus). Awalnya, penunjukkan Westerling memimpin DST ini hanya untuk sementara sampai diperoleh komandan yang lebih tepat, dan pangkatnya pun tidak dinaikkan, tetap Letnan II (Cadangan). Namun dia berhasil meningkatkan mutu pasukan menjelang penugasan ke Sulawesi Selatan, dan setelah 'berhasil' menumpas perlawanan rakyat pendukung Republik di Sulawesi Selatan, dia dianggap sebagai pahlawan namanya membubung tinggi.


Latar belakang

Sementara Perjanjian Linggarjati sedang berlangsung, di daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera, tetap terjadi perlawanan sengit dari rakyat setempat. Walaupun banyak pemimpin mereka ditangkap, dibuang dan bahkan dibunuh, perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan tidak kunjung padam. Hampir setiap malam terjadi serangan dan penembakan terhadap pos-pos pertahanan tentara Belanda. Para pejabat Belanda sudah sangat kewalahan, karena tentara KNIL yang sejak bulan Juli menggantikan tentara Australia, tidak sanggup mengatasi gencarnya serangan-serangan pendukung Republik. Mereka menyampaikan kepada pimpinan militer Belanda di Jakarta, bahwa apabila perlawanan bersenjata pendukung Republik tidak dapat diatasi, mereka harus melepaskan Sulawesi Selatan.

Maka pada 9 November 1946, Letnan Jenderal Simon Hendrik Spoor dan Kepala Stafnya, Mayor Jenderal Dirk Cornelis Buurman van Vreeden memanggil seluruh pimpinan pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan ke markas besar tentara di Jakarta. Diputuskan untuk mengirim pasukan khusus dari DST pimpinan Raymond Westerling untuk menghancurkan kekuatan bersenjata Republik serta mematahkan semangat rakyat yang mendukung Republik Indonesia. Westerling diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan tugasnya dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu.

Pada tanggal 15 November 1946, Letnan I Vermeulen memimpin rombongan yang terdiri dari 20 orang pasukan dari Depot Pasukan Khusus (DST) menuju Makassar. Sebelumnya, NEFIS telah mendirikan markasnya di Makassar. Pasukan khusus tersebut diperbantukan ke garnisun pasukan KNIL yang telah terbentuk sejak bulan Oktober 1945. Anggota DST segera memulai tugas intelnya untuk melacak keberadaan pimpinan perjuangan Republik serta para pendukung mereka.

Westerling sendiri baru tiba di Makassar pada tanggal 5 Desember 1946, memimpin 120 orang Pasukan Khusus dari DST. Dia mendirikan markasnya di Mattoangin. Di sini dia menyusun strategi untuk Counter Insurgency (penumpasan pemberontakan) dengan caranya sendiri, dan tidak berpegang pada Voorschrift voor de uitoefening van de Politiek-Politionele Taak van het Leger - VPTL (Pedoman Pelaksanaan bagi Tentara untuk Tugas di bidang Politik dan Polisional), di mana telah ada ketentuan mengenai tugas intelijen serta perlakuan terhadap penduduk dan tahanan. Suatu buku pedoman resmi untuk Counter Insurgency.

Operasi militer Tahap pertama

Aksi pertama operasi Pasukan Khusus DST dimulai pada malam tanggal 11 menjelang 12 Desember. Sasarannya adalah desa Batua serta beberapa desa kecil di sebelah timur Makassar dan Westerling sendiri yang memimpin operasi itu. Pasukan pertama berkekuatan 58 orang dipimpin oleh Sersan Mayor H. Dolkens menyerbu Borong dan pasukan kedua dipimpin oleh Sersan Mayor Instruktur J. Wolff beroperasi di Batua dan Patunorang. Westerling sendiri bersama Sersan Mayor Instruktur W. Uittenbogaard dibantu oleh dua ordonan, satu operator radio serta 10 orang staf menunggu di desa Batua.


Pada fase pertama, pukul 4 pagi wilayah itu dikepung dan seiring dengan sinyal lampu pukul 5.45 dimulai penggeledahan di rumah-rumah penduduk. Semua rakyat digiring ke desa Batua. Pada fase ini, 9 orang yang berusaha melarikan diri langsung ditembak mati. Setelah berjalan kaki beberapa kilometer, sekitar pukul 8.45 seluruh rakyat dari desa-desa yang digeledah telah terkumpul di desa Batua. Tidak diketahui berapa jumlahnya secara tepat. Westerling melaporkan bahwa jumlahnya antara 3.000 sampai 4.000 orang yang kemudian perempuan dan anak-anak dipisahkan dari pria.

Fase kedua dimulai, yaitu mencari "kaum ekstremis, perampok, penjahat dan pembunuh". Westerling sendiri yang memimpin aksi ini dan berbicara kepada rakyat, yang diterjemahkan ke bahasa Bugis. Dia memiliki daftar nama "pemberontak" yang telah disusun oleh Vermeulen. Kepala adat dan kepala desa harus membantunya mengidentifikasi nama-nama tersebut. Hasilnya adalah 35 orang yang dituduh langsung dieksekusi di tempat. Metode Westerling ini dikenal dengan nama "Standrecht" – pengadilan (dan eksekusi) di tempat. Dalam laporannya Westerling menyebutkan bahwa yang telah dihukum adalah 11 ekstremis, 23 perampok dan seorang pembunuh.

Fase ketiga adalah ancaman kepada rakyat untuk tindakan di masa depan, penggantian Kepala desa serta pembentukan polisi desa yang harus melindungi desa dari anasir-anasir "pemberontak, teroris dan perampok". Setelah itu rakyat disuruh pulang ke desa masing-masing. Operasi yang berlangsung dari pukul 4 hingga pukul 12.30 telah mengakibatkan tewasnya 44 rakyat desa.

Demikianlah "sweeping ala Westerling". Dengan pola yang sama, operasi pembantaian rakyat di Sulawesi Selatan berjalan terus. Westerling juga memimpin sendiri operasi di desa Tanjung Bunga pada malam tanggal 12 menjelang 13 Desember 1946. 61 orang ditembak mati. Selain itu beberapa kampung kecil di sekitar desa Tanjung Bunga dibakar, sehingga korban tewas seluruhnya mencapai 81 orang.

Berikutnya pada malam tanggal 14 menjelang 15 Desember, tiba giliran Kalukuang yang terletak di pinggiran kota Makassar, 23 orang rakyat ditembak mati. Menurut laporan intelijen mereka, Wolter Monginsidi dan Ali Malakka yang diburu oleh tentara Belanda berada di wilayah ini, namun mereka tidak dapat ditemukan. Pada malam tanggal 16 menjelang tanggal 17 Desember, desa Jongaya yang terletak di sebelah tenggara Makassar menjadi sasaran. Di sini 33 orang dieksekusi.

Tahap kedua


Setelah daerah sekitar Makassar dibersihkan, aksi tahap kedua dimulai tanggal 19 Desember 1946. Sasarannya adalah Polobangkeng yang terletak di selatan Makassar di mana menurut laporan intelijen Belanda, terdapat sekitar 150 orang pasukan TNI serta sekitar 100 orang anggota laskar bersenjata. Dalam penyerangan ini, Pasukan DST menyerbu bersama 11 peleton tentara KNIL dari Pasukan Infanteri XVII. Penyerbuan ini dipimpin oleh Letkol KNIL Veenendaal. Satu pasukan DST di bawah pimpinan Vermeulen menyerbu desa Renaja dan Komara. Pasukan lain mengurung Polobangkeng. Selanjutnya pola yang sama seperti pada gelombang pertama diterapkan oleh Westerling. Dalam operasi ini 330 orang rakyat tewas dibunuh.


Tahap ketiga

Aksi tahap ketiga mulai dilancarkan pada 26 Desember 1946 terhadap Gowa dan dilakukan dalam tiga gelombang, yaitu tanggal 26 dan 29 Desember serta 3 Januari 1947. Di sini juga dilakukan kerjasama antara Pasukan Khusus DST dengan pasukan KNIL. Korban tewas di kalangan penduduk berjumlah 257 orang.


Pemberlakuan keadaan darurat

Untuk lebih memberikan keleluasaan bagi Westerling, pada 6 Januari 1947 Jenderal Simon Spoor memberlakukan noodtoestand (keadaan darurat) untuk wilayah Sulawesi Selatan. Pembantaian rakyat dengan pola seperti yang telah dipraktekkan oleh pasukan khusus berjalan terus dan di banyak tempat, Westerling tidak hanya memimpin operasi, melainkan ikut menembak mati rakyat yang dituduh sebagai teroris, perampok atau pembunuh.

Pertengahan Januari 1947 sasarannya adalah pasar di Parepare dan dilanjutkan di Madello, Abbokongeng, Padakkalawa, satu desa tak dikenal, Enrekang, Talabangi, Soppeng, Barru, Malimpung, dan Suppa.

Setelah itu, masih ada beberapa desa dan wilayah yang menjadi sasaran Pasukan Khusus DST tersebut, yaitu pada tanggal 7 dan 14 Februari di pesisir Tanete, pada tanggal 16 dan 17 Februari di desa Taraweang dan Bornong-Bornong. Kemudian juga di Mandar, di mana 364 orang penduduk tewas dibunuh. Pembantaian para "ekstremis" bereskalasi di Kulo, Amparita dan Maroangin di mana 171 penduduk dibunuh tanpa sedikit pun dikemukakan bukti kesalahan mereka atau alasan pembunuhan.

Selain itu, di aksi-aksi terakhir, tidak seluruhnya "teroris, perampok dan pembunuh" yang dibantai berdasarkan daftar yang mereka peroleh dari dinas intel, melainkan secara sembarangan orang-orang yang sebelumnya ada di tahanan atau penjara karena berbagai sebab, dibawa ke luar dan dikumpulkan bersama terdakwa lain untuk kemudian dibunuh.

H.C. Kavelaar, seorang wajib militer KNIL, adalah saksi mata pembantaian di alun-alun di Tanette, di mana sekitar 10 atau 15 penduduk dibunuh. Dia menyaksikan, bagaimana Westerling sendiri menembak mati beberapa orang dengan pistolnya, sedangkan lainnya diberondong oleh peleton DST dengan sten gun.

Di semua tempat, pengumpulan data mengenai orang-orang yang mendukung Republik, intel Belanda selalu dibantu oleh pribumi yang rela demi uang dan kedudukan. Pada aksi di Gowa, Belanda dibantu oleh seorang kepala desa, Hamzah, yang tetap setia kepada Belanda.

Peristiwa Galung Lombok

Peristiwa maut Galung Lombok terjadi pada tanggal 2 Februari 1947. Ini adalah peristiwa pembantaian Westerling, yang telah menelan korban jiwa terbesar di antara semua korban yang jatuh di daerah lain sebelumnya. Pada peristiwa itu, M. Joesoef Pabitjara Baroe (anggota Dewan Penasihat PRI) bersama dengan H. Ma'roef Imam Baroega, Soelaiman Kapala Baroega, Daaming Kapala Segeri, H. Nuhung Imam Segeri, H. Sanoesi, H. Dunda, H. Hadang, Muhamad Saleh, Sofyan, dan lain-lain, direbahkan di ujung bayonet dan menjadi sasaran peluru. Setelah itu, barulah menyusul adanya pembantaian serentak terhadap orang-orang yang tak berdosa yang turut digiring ke tempat tersebut.

Semua itu belum termasuk korban yang dibantai habis di tempat lain, seperti Abdul Jalil Daenan Salahuddin (Qadhi Sendana), Tambaru Pabicara Banggae, Atjo Benya Pabicara Pangali-ali, ketiganya anggota Dewan Penasihat PRI, Baharuddin Kapala Bianga (Ketua Majelis Pertahanan PRI), Dahlan Tjadang (Ketua Majelis Urusan Rumah Tangga PRI), dan masih banyak lagi. Ada pula yang diambil dari tangsi Majene waktu itu dan dibawa ke Galung Lombok lalu diakhiri hidupnya.

Sepuluh hari setelah terjadinya peristiwa yang lazim disebut Peristiwa Galung Lombok itu, menyusul penyergapan terhadap delapan orang pria dan wanita, yaitu Andi Tonra (Ketua Umum PRI), A. Zawawi Yahya (Ketua Majelis Pendidikan PRI), Abdul Wahab Anas (Ketua Majelis Politik PRI), Abdul Rasyid Sulaiman (pegawai kejaksaan pro RI), Anas (ayah kandung Abdul Wahab), Nur Daeng Pabeta (kepala Jawatan Perdagangan Dalam Negeri), Soeradi (anggota Dewan Pimpinan Pusat PRI), dan tujuh hari kemudian ditahan pula Ibu Siti Djohrah Halim (pimpinan Aisyah dan Muhammadiyah Cabang Mandar), yang pada masa PRI menjadi Ketua Majelis Kewanitaan.

Dua di antara mereka yang disiksa adalah Andi Tonran dan Abdul Wahab Anas. Sedangkan Soeradi tidak digiring ke tiang gantungan, melainkan disiksa secara bergantian oleh lima orang NICA, sampai menghebuskan nafas terakhir di bawah saksi mata Andi Tonra dan Abdul Wahab Anas.

Pasca operasi militer

Jenderal Spoor menilai bahwa keadaan darurat di Sulawesi Selatan telah dapat diatasi, maka dia menyatakan mulai 21 Februari 1947 diberlakukan kembali Voorschrift voor de uitoefening van de Politiek-Politionele Taak van het Leger - VPTL (Pedoman Pelaksanaan bagi Tentara untuk Tugas di bidang Politik dan Polisional), dan Pasukan DST ditarik kembali ke Jawa.

Dengan keberhasilan menumpas para ekstrimis, di kalangan Belanda baik militer mau pun sipil reputasi Pasukan Khusus DST dan komandannya, Westerling melambung tinggi. Media massa Belanda memberitakan secara superlatif. Ketika pasukan DST tiba kembali ke Markas DST pada 23 Maret 1947, mingguan militer Het Militair Weekblad menyanjung dengan berita: "Pasukan si Turki kembali." Berita pers Belanda sendiri yang kritis mengenai pembantaian di Sulawesi Selatan baru muncul untuk pertama kali pada bulan Juli 1947.

Kamp DST kemudian dipindahkan ke Kalibata, dan setelah itu, karena dianggap sudah terlalu sempit, selanjutnya dipindahkan ke Batujajar dekat Cimahi. Pada bulan Oktober 1947 dilakukan reorganisasi di tubuh DST dan komposisi Pasukan Khusus tersebut kemudian terdiri dari 2 perwira dari KNIL, 3 perwira dari KL (Koninklijke Leger), 24 bintara KNIL, 13 bintara KL, 245 serdadu KNIL dan 59 serdadu KL. Pada tanggal 5 Januari 1948, nama DST dirubah menjadi Korps Speciale Troepen – KST (Korps Pasukan Khusus) dan kemudian juga memiliki unit parasutis. Westerling memegang komando pasukan yang lebih besar dan lebih hebat dan pangkatnya menjadi Kapten.


Korban

Berapa ribu rakyat Sulawesi Selatan yang menjadi korban keganasan tentara Belanda hingga kini tidak jelas. Tahun 1947, delegasi Republik Indonesia menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB, korban pembantaian terhadap penduduk, yang dilakukan oleh Kapten Raymond Westerling sejak bulan Desember 1946 di Sulawesi Selatan mencapai 40.000 jiwa.

Pemeriksaan Pemerintah Belanda tahun 1969 memperkirakan sekitar 3.000 rakyat Sulawesi tewas dibantai oleh Pasukan Khusus pimpinan Westerling, sedangkan Westerling sendiri mengatakan, bahwa korban akibat aksi yang dilakukan oleh pasukannya "hanya" 600 orang.

Perbuatan Westerling beserta pasukan khususnya dapat lolos dari tuntutan pelanggaran HAM Pengadilan Belanda karena sebenarnya aksi terornya yang dinamakan contra-guerilla, memperoleh ijin dari Letnan Jenderal Spoor dan Wakil Gubernur Jenderal Dr. Hubertus Johannes van Mook. Jadi yang sebenarnya bertanggungjawab atas pembantaian rakyat Sulawesi Selatan adalah Pemerintah dan Angkatan Perang Belanda.

Pembantaian tentara Belanda di Sulawesi Selatan ini dapat dimasukkan ke dalam kategori kejahatan atas kemanusiaan (crimes against humanity), yang hingga sekarangpun dapat dimajukan ke pengadilan internasional, karena untuk pembantaian etnis (Genocide) dan crimes against humanity, tidak ada kadaluarsanya. Perlu diupayakan, peristiwa pembantaian ini dimajukan ke International Criminal Court (ICC) di Den Haag, Belanda.

PERHATIAN : JIKA TERDAPAT LINK MUATURUN YANG GAGAL BERFUNGSI ATAU TERDAPAT MASALAH UNTUK MUATURUN MP3,KOMEN-KOMEN,SERTA CADANGAN-CADANGAN LAIN SILA NYATAKAN DALAM KOTAK KOMEN YANG TERDAPAT PADA SETIAP POST. KOTAK KOMEN TIDAK DIPAPARKAN PADA LAMAN UTAMA. KERJASAMA ANDA AMATLAH DIHARGAI.

Kementan Tetapkan Ayam Gagap Rumpun Sulsel

Makassar (Phinisinews) - Kementerian Pertanian telah menetapkan ayam gagap (ayam ketawa) sebagai rumpun Sulawesi Selatan.

"Sulsel ditetapkan sebagai rumpun ayam gagap. Sudah ada SK (Surat Keputusan) dari Kementerian," kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulsel, Murtala Ali di Makassar, Kamis.
 
Dia mengatakan, ada lima jenis ayam gagap yang ditetapkan jadi rumpun Sulsel, ditinjau dari berbagai karakteristik, termasuk keunikan bulu, mata dan kaki.
Menurut dia, proses pengajuan ayam gagap menjadi ragam Sulsel, cepat mendapat tanggapan dari Kementan dengan tanpa pertimbangan panjang langsung mengeluarkan SK.

"Ini perintah Gubernur yang mendapat tanggapan cepat dari Kementerian. Tujuannya agar tidak diklaim daerah lain atau negara lain," jelasnya.

Murtala mengemukakan, sebelum menjadi rumpun Sulsel, ayam gagap mengalahkan ayam serupa dari Sumatera Barat (Sumbar).

"Pernah diadu, yang dari Sumbar hanya sampai tiga kali ketukan berhenti, sementara ayam gagap Sulsel sampai delapan kali ketukan belum berhenti," ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, permintaan ayam gagap Sulsel dari seluruh Indonesia sangat besar dengan harga yang sangat mahal.

Dinas Peternakan Sulsel juga mengeluarkan larangan pemasaran antarpulau, khusus untuk ayam gagap betina, demi menjaga kekhasan Sulsel.

Murtala mengemukakan, pihaknya menyiapkan Rp100 juta di APBD untuk pembibitan ayam gagap di Kabupaten Sidrap, daerah yang menjadi sentra ayam ketawa Sulsel.

Sidrap adalah daerah yang memperkenalkan kontes ayam ketawa (gagap) yang kemudian direspon Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang membuat kontes serupa di rumah jabatan Gubernur awal 2011.

Sampai saat ini, di rujab ada lima ayam gagap yang diletakkan berjejer dalam sangkar di koridor masuk tempat gubernur beristirahat dan menerima tamu.

Murtala Ali juga meminta kepada pemilik dan pencinta ayam gagap Sulsel untuk menghentikan sementara kontes ayam ketawa, demi menghindari virus flu burung yang melanda Sidrap, Pinrang, dan Kota Parepare.

(Sumber: PhinisiNews/Ant)

PERHATIAN : JIKA TERDAPAT LINK MUATURUN YANG GAGAL BERFUNGSI ATAU TERDAPAT MASALAH UNTUK MUATURUN MP3,KOMEN-KOMEN,SERTA CADANGAN-CADANGAN LAIN SILA NYATAKAN DALAM KOTAK KOMEN YANG TERDAPAT PADA SETIAP POST. KOTAK KOMEN TIDAK DIPAPARKAN PADA LAMAN UTAMA. KERJASAMA ANDA AMATLAH DIHARGAI.

KAHMI Boikot Musda HMI Sulselbar

Jumat, 06 Mei 2011 - 13:58:06 WIB








Makassar, Independensia.com- Sejumlah pemuda yang mengaku dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) memboikot pemilihan ketua umun Musyawarah Daerah (Musda) Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulselbar yang tengah berlangsung kemarin malam, Selasa (3/5/2011) di sekretariat KNPI Sulsel, Jl. Baji Areng, Makassar.

Mereka menolak pemilihan yang diselenggarakan oleh segenap panitia Musda Badko.  Pemilihan Ketua Umum Badko Sulselbar diselenggarakan tanpa menghadirkan steering  commitee.

Mereka juga menyelenggarakan pemilihan sendiri pada waktu subuh yang diikuti oleh lima kendidat, Andi Surahman Batara, Suherman Bitjang, Muhammad Ramli, dan Mukmin.

Selain itu mereka juga melangsungkan pemilihan dengan mengunci pintu ruangan pemilihan. mereka enggan kalau panitia, peserta, dan anggota HMI lainnya ikut terlibat dalam pemilihan tersebut.

Hasil pemilihan tersebut menyatakan Andi Surahman Batara sebagai kendidat terpilih dengan total suara 24 dari 42 suara dan dan 11 cabang yang mendukung dari 17 cabang dalam wilayah Badko HMI Sulselbar.

Empat koalisi dalam pemilihan ini yakni koalisi Andi Surahman Batara, Muhammad Ramli, Mu'min dan Suherman Bitjtjang sepakat mengusung Andi Surahman Batara sebagai Ketua Umum Badko HMI Sulselbar.

Terpisah Seluruh panitia dan Steering Musda Badko HMI yang dikonfirmasi menganggap bahwa pemilihan tersebut ilegal (tidak sah) karena tidak sesuai dengan prosedur Musda dan tidak berkenaan dengan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) HMI.

"Kami tidak setuju dengan pemilihan tersebut karena tidak dikawal oleh steering committee dan tidak sesuai dengan prosedur Musda Badko yang tercantum dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga  (ADRT) HMI," tutur Steering Committee, Andi Fathul kepada Tribun.

PB HMI, Ricky Valentino Muliddin dan enam Ketua Umum Cabang HMI, Ketua Umum Cabang Makassar Timur Andi Riza, Ketua Umum Cabang Soppeng Ewin, Ketua Umum Cabang Sidrap Syamsuddin, Ketua Umum Cabang Bone yang diwakili Sekretaris Umum Ruddin, Ketua Umum Cabang Bulukumba Lili, Ketua Umum Cabang Jeneponto Tanil juga menolak pemilu ilegal pemilihan dan hasil pemilihan ketua umum badko tersebut karena tidak beretika dan di luar koridor demokrasi serta tidak sesuai dengan ADRT HMI.

"Kami tidak setuju dengam pemilihan ketua badko yang tidak beretika tersebut karena tidak mengerti demokrasi serta tidak mematuhi aturan ADRT HMI," tutur master camp rombongan enam cabang Yusuf sebagai kepada Tribun di Jl Cenderawasih, Makassar, Rabut (4/5/2011)

Sementara pasangan koalisi pengusung Andi Surahman Batara dan beberapa anggota KAHMI yang tergabung dalam master of campaign (MC) mengatakan bahwa pemilihan yang mereka lakukan pada pukul 04.00 wita itu tidak ilegal dan kalau pun ada pemilihan lain maka itu termasuk pemilu tandingan yang tidak bersedia menerima kekalahan.

"Pemilihan Badko yang kami lakukan tadi shubuh adalah legal (sah) dan kalau pun ada pemilihan lain atau susulan maka itu adalah pemilu tandingan merupakan bentuk ketidak profesionalan mereka yang tidak mau menerima kekalahan dari kami," tutur MC Surahman, Ahmad Ramli kepada Tribun.

Sampai saat ini, Musda Badko HMI Sulselbar sudah memakan waktu selama 18 hari setelah terhenti dua minggu karena terjadi akibat adanya cacat administrasi dimana kendidat ada yang memalsukan stempel, kendidat tidak pernah jadi pengurus cabang, pro dan kontra antar koodinator steering dan kendidat, dan tempat musda yang tidak terbenahi.


PERHATIAN : JIKA TERDAPAT LINK MUATURUN YANG GAGAL BERFUNGSI ATAU TERDAPAT MASALAH UNTUK MUATURUN MP3,KOMEN-KOMEN,SERTA CADANGAN-CADANGAN LAIN SILA NYATAKAN DALAM KOTAK KOMEN YANG TERDAPAT PADA SETIAP POST. KOTAK KOMEN TIDAK DIPAPARKAN PADA LAMAN UTAMA. KERJASAMA ANDA AMATLAH DIHARGAI.

HMI-IMM Pilih Jalur Damai

Kamis, 04-11-2010

HMI-IMM Pilih Jalur Damai

SIDRAP, UPEKS—Kisruh antar dua lembaga mahasiswa di Sidrap, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), berakhir. Unsur pimpinan kedua lembaga mahasiswa tersebut, sepakat untuk menghindari polemik yang terjadi selama ini.

Upaya damai yang dimediasi Ketua KAHMI, dr H Syamsa Latief M Kes dan Anggota DPRD Sidrap, Ir H Pelita Umar. Dua belah pihak sepakat menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) disaksikan sejumlah pengurus kedua lembaga. Pelita Umar di sela-sela pertemuan penting itu mengatakan, kesepakatan antar dua lembaga mahasiswa tersebut menyepakati sedikitnya 5 item persoalan, antara lain, kedua lembaga sepakat saling memaafkan atas peristiwa yang terjadi di Rappang, 17 Oktober lalu. Selanjutnya, IMM tidak akan melakukan pelarangan terhadap segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh HMI Cabang Sidrap diluar kampus atau Perguruan Tinggi (PT) Muhammadiyah yang ada di Sidrap, termasuk tidak akan mengintimidasi seluruh kader HMI Cabang Sidrap yang melakukan proses perkuliahan di PT Muhammadiyah yang ada di daerah ini. Dalam butir itu kata Pelita juga disebutkan, HMI tidak akan melakukan rekrutmen dan peng-kaderan serta aktivitas lain yang behubungan dengan organisasi HMI di dalam/di lingkup Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang ada di Sidrap. ()

PERHATIAN : JIKA TERDAPAT LINK MUATURUN YANG GAGAL BERFUNGSI ATAU TERDAPAT MASALAH UNTUK MUATURUN MP3,KOMEN-KOMEN,SERTA CADANGAN-CADANGAN LAIN SILA NYATAKAN DALAM KOTAK KOMEN YANG TERDAPAT PADA SETIAP POST. KOTAK KOMEN TIDAK DIPAPARKAN PADA LAMAN UTAMA. KERJASAMA ANDA AMATLAH DIHARGAI.

PB HMI Makin Tidak Jelas

Sedikitnya tujuh Staf Ketua PB HMI menyatakan mosi tak percaya terhadap Sidang Pleno II PB HMI. Alasannya karena sidang yang digelar di Pulau Tidung Kepulauan Seribu itu tidak bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah HMI atau menjadi pintu untuk memperbaiki kondisi HMI.

Bahkan Sidang Pleno II yang sejatinya menjadi tempat melahirkan solusi justru berbalik arah. Sidang Pleno II justru terkesan menjadi ajang memperkeruh dan memperburuk kondisi HMI.

Mosi tak percaya ini menyusul aksi walk out yang dilakukan sekitar 35 peserta Sidang Pleno, Selasa (24/1) malam. Mereka keluar dari sidang karena sidang ricuh disebabkan aspirasi sebagian peserta ditutup secara paksa bahkan nyaris terjadi pemukulan.

Seperti diketahui, saat hari kedua Sidang Pleno II yang digelar di Pulau Tidung Kepulauan Seribu, Selasa (24/1) malam, terjadi kekisruhan di ruang sidang. Banyak peserta sidang terpaksa memilih walk out karena merasa dirugikan oleh kepemimpinan sidang yang dipimpin Tasrif. Ia yang gagal memimpin sidang dan terkesan berpihak pada 'satu kepentingan' justru membuat forum sidang menjadi ricuh.

Tujuh staf Ketua PB HMI adalah Ketua Bidang Pembinaan Anggota (PA), Hamdan, Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi (PAO) Rijal Akbar Tanjung, Kabid Pemberdayaan Umat (PU) ‎Malik Mustafa, Kabid Informasi dan Komunikasi Amshori, Kabid Hukum dan HAM, M. Arba Yanto, Kabid Partisipasi Pembangunan Nasional (PPN), Agus Hilman, dan Kabid Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP), Dwi Julian. 

Tidak hanya tujuh staf Ketua PB HMI, dua lembaga khusus HMI juga menyatakan mosi tak percaya terhadap Pleno II PB HMI. Dua lembaga itu adalah Bakornas Lembaga Pers Mahasiswa Islam (Rizky Wahyuni) dan Bakornas Badan Pengelola Latihan (BPL) yang dipimpin M. Yusro Khazim.

"Sidang Pleno sudah tidak bisa dipercaya lagi. Kami menyatakan mosi tak percaya terhadap Sidang Pleno itu," kata Kabid Hukum dan HAM, M. Arba Yanto, usai menandatangani mosi tak percaya ini di Sekretariat PB HMI, Jalan Diponegoro, No. 16 A, Jakarta Pusat, Rabu (25/1) malam.

Hal serupa juga diungkapkan Kabid PTKP, Dwi Julian. Menurutnya Sidang Pleno II sudah melanggar garis dan norma organisasi. Sebab di dalamnya sudah ditampilkan suasana yang menghilangkan rasionalitas dan demokratis, sebagaimana tradisi persidangan HMI.

"Kami juga menyayangkan karena sudah terjadi intimidasi dan kekerasan. Itu sangat memalukan dan mencoreng organisasi," jelas Julian menyesalkan.

Nasib Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tahun ini semakin tidak karuan. HMI di bawah kepemimpinan Noer Fajriansyah semakin retak. Hal ini terlihat dari banyaknya Pengurus Besar HMI yang mengundurkan diri usai pleno II PB HMI yang digelar di Kepulauan Seribu, Selasa (24/1).

Setidaknya terdapat 35 orang menyatakan mundur dari PB HMI. Mereka mundur sejak kepemimpinan Noer Fajriansyah telah melakukan penyelewengan terkait dengan persoalan organisasi.

Dari 35 orang tersebut, tujuh di antaranya merupakan staf ketua. Sementara sisanya berada di posisi Wasekjen dan Departemen PB HMI. Tujuh orang tersebut adalah Ketua Bidang Pembinaan Anggota (PA), Hamdan, Ketua Bidang Pembinaan Aparat Organisasi (PAO) Rijal Akbar Tanjung, Kabid Pemberdayaan Umat (PU) ‎Malik Mustafa, Kabid Informasi dan Komunikasi Amshori, Kabid Hukum dan HAM, M. Arba Yanto, Kabid Partisipasi Pembangunan Nasional (PPN), Agus Hilman, dan Kabid Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP), Dwi Julian.

Alasan-alasan mereka mundur dari PB HMI di bawah Noer Fajriansyah adalah:

- Kepemimpinan yang tidak berorientasi pada perkaderan. Fajri sering mengabaikan perkaderan-perkaderan di HMI.

- Pudarnya Independensi Etis dan Organisatoris yang merupakan salah satu ciri khas HMI.

- Tidak adanya transparansi pengelolaan Keuangan organisasi.

- Pengelolaan organisasi yang tidak taat konstitusi.

- Kunjungan ke Vatikan yang melukai perasaan kader dan umat.

Sumber : http://independensia.net

PERHATIAN : JIKA TERDAPAT LINK MUATURUN YANG GAGAL BERFUNGSI ATAU TERDAPAT MASALAH UNTUK MUATURUN MP3,KOMEN-KOMEN,SERTA CADANGAN-CADANGAN LAIN SILA NYATAKAN DALAM KOTAK KOMEN YANG TERDAPAT PADA SETIAP POST. KOTAK KOMEN TIDAK DIPAPARKAN PADA LAMAN UTAMA. KERJASAMA ANDA AMATLAH DIHARGAI.